Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Komitmen pada Keterbukaan Informasi, BPPT Sosialisasikan Penyusunan Daftar Informasi Publik

17. 05. 09
Dilihat: 1602

 “Keterbukaan informasi publik bukan hanya diharuskan, intinya adalah sebagai trigger untuk pelayanan publik, agar selalu harus baik”, papar Soni Solistia Wirawan, Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saat membuka sosialisasi pedoman penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) pada (8/5) di Hotel Salak, Bogor. Saat ini, BPPT mendapat peringkat kelima berdasarkan penilaian kepatuhan Badan Publik terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Posisi 5 besar ini harus dipertahankan, makin berat untuk jadi lebih baik”, ucap Soni. Soni menargetkan tahun ini minimal mempertahankan tetap di peringkat kelima, atau naik ke peringkat tiga. “The worst case jangan hilang dari sepuluh besar lah”, imbuhnya.

 Peserta sosialisasi KIP

Acara sosialisasi yang dilangsungkan pada 8-10 Mei 2017 ini diikuti oleh perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari masing-masing unit kerja di BPPT. Tujuan dari sosialisasi ini, agar PPID dapat menyusun DIP sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut, tim ahli dari Komisi Informasi Pusat (KIP) yaitu Komisioner KIP Yhannu Setiawan, Tenaga Ahli KIP Fathul Ulum dan Siti Azizah, Asisten Staf Ahli KIP.

Mengutip paparan Sekretaris Utama BPPT saat pembukaan, Fathul menegaskan kembali bahwa tujuan utama keterbukaan informasi publik bukanlah peringkat. “Tujuan utamanya adalah BPPT sebagai badan publik harus melakukan keterbukaan informasi publik dan memberikan akses seluasnya pada masyarakat”, ujar Fathul.

Sementara dalam paparannya, Azizah menyampaikan bahwa informasi publik harus mudah diakses masyarakat. “Website merupakan cara paling efektif untuk mengumumkan informasi, karena paling mudah diakses”, kata Azizah. ”Untuk mengetahui kegiatan keterbukaan informasi publik, kami dari KIP hanya cukup mengorek informasi dari website badan publik”, tambahnya.

Pada akhir sesi, seluruh perwakilan PPID unit kerja diminta merumuskan dan menyusun DIP sesuai dengan kriterianya. Terdapat kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala, setiap saat, serta merta dan informasi yang dikecualikan. Untuk selanjutnya, informasi tersebut harus mudah diakses ooleh masyarakat. (umum)