Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Targetkan Standar Pelayanan Publik Tinggi, BPPT Minta Arahan OMBUDSMAN

17. 05. 09
Dilihat: 1491

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berkomitmen memberikan pelayanan publik secara transparan. Pencapaian zona kepatuhan ‘kuning’ atas hasil penilaian standar pelayanan publik tahun 2016 membuat BPPT pasang target masuk zona ‘hijau’ tahun 2017 ini.

Sebagai salah satu upaya peningkatan target standar pelayanan publik, BPPT mengundang Ombudsman untuk memberi arahan.

Awarding ini sebenarnya untuk membangunkan K/L (Kementerian dan Lembaga) pengelola layanan”, ungkap Alphonsa Animaharsi Sekretaris Jenderal Ombudsman RI. “Sebenarnya K/L hanya tinggal mengikuti kriteria yang dipersyaratkan Permenpan, khususnya pada kepastian waktu, harga dan dokumen serta adanya kejelasan alur layanan”, imbuh Ani pada pertemuan BPPT dengan Ombudsman di Hotel Salak Bogor (8/5).

“BPPT mempunyai 17 satker (satuan kerja) pengelola PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan satu unit BLU (Badan Layanan Umum) yang mengelola penerimaan 45 pusat non satker”, papar Soni pada kesempatan yang sama. “Evaluasi terhadap pelayanan publik oleh Ombudsman terhadap BPPT dapat dilakukan pada perwakilan dari unit kerja BPPT tersebut”, ungkapnya.

Ombudsman merupakan lembaga negara yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan, di pusat maupun daerah. Termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Penilaian Ombudsman tahun 2016 dilakukan terhadap Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE), satuan kerja BPPT dibawah koordinasi Kedeputian Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM)-BPPT. Terhadap lima produk layanan yang dievaluasi, Ombudsman memberikan nilai rata-rata 86,00, dalam zona kepatuhan ‘kuning’. Kategori penilaian Ombudsman adalah nilai 0-55 masuk tingkat kepatuhan rendah dengan zona merah. Sementara nilai 56-88 masuk tingkat kepatuhan sedang dengan zona kuning. Sedangkan tingkat kepatuhan tinggi terdapat pada zona hijau dengan nilai 89-110.

Diperlukan upaya serius dan berkelanjutan untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik yang telah dicapai dan meningkatkannya. Dengan adanya target nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik ini, BPPT diharapkan dapat senantiasa memberikan pelayanan prima pada masyarakat. (umum)