Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Selaras dengan RIRN, PLTP 3 MW BPPT Berpotensi Buka Pasar 21 Trilyun Rupiah Bagi Industri Ketenagalistrikan Nasional

17. 03. 01
Dilihat: 2357

Kamojang (28/2), Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir bersama Kepala BPPT Unggul Priyanto dan konsorsium riset panas bumi lakukan peluncuran uji coba sinkron PLTP 3 MW milik BPPT di Kamojang, Garut.

Pada kesempatan tersebut Unggul menyatakan, jika penguasaan teknologi PLTP tidak segera dilakukan oleh SDM dan industri dalam negeri, Indonesia hanya akan menjadi pasar yang sangat besar bagi teknologi asing. Keberhasilan pengoperasian pilot plant PLTP 3 MW di Kamojang ini akan menjadi tonggak sejarah dalam proses penguasaan teknologi PLTP nasional.

uji sinkron pltp

Kepala B2TKE, Andhika Prastawa menjelaskan PLTP 3 MW yang dikembangkan BPPT kepada Menristekdikti

PT Pertamina Geothermal Energi menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) dalam pengembangan PLTP skala kecil ini. Kolaborasi ini dinilai baik oleh Menristedikti, sebagaimana dikutip dalam agenda tersebut bahwa persoalan riset selama ini tidak bisa sinkron dengan perusahaan atau industri, sehingga biaya riset menjadi besar tapi kali ini kolaborasi dengan perusahaan sangat baik.

Pengembangan PLTP 3 MW oleh BPPT ini pun sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045 dimana riset diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Nasir mengatakan pengembangan yang dilakukan BPPT di Kamojang pada dasarnya bertujuan untuk menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebuah PLTP. Selain itu, bagaimana teknologi yang dikembangkan bisa menyelaraskan kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan pengembangan pembangkit berkapasitas kecil (small packet plant) di Indonesia.

Fitur PLTP ini memiliki TKDN 70%, yang berasal dari plant engineering, detail equipment design dan control system yang dilakukan oleh BPPT, peralatan utama yang pengerjaannya dilakukan oleh beberapa pabrikan lokal seperti PT Nusantara Turbin Propulsi yang memasok steam turbine, PT Boma Bisma Indra (Persero) yang memfabrikasi condenser, PT Pindad memfabrikasi generator, PT Hamon Indonesia memasok cooling tower serta instrument dan control yang didesain oleh BPPT.

Dengan cadangan panas bumi terbesar di dunia yang terletak pada 99 lokasi di sepanjang jalur vulkanik Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara lalu berbelok ke Maluku dan Sulawesi, berpotensi menghasilkan listrik sebesar 29.000 MW atau setara dengan 40% potensi panas bumi yang ada di dunia. Sedangkan pemanfaatannya baru sekitar 1.500 MW, sekitar kurang dari 5% potensi yang ada.

Khusus untuk Indonesia Bagian Timur (di luar Dieng dan Patuha), potensinya diperkirakan akan mencapai lebih dari 500 MW. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mencapai 7.000 MW pada tahun 2025 – 2030. Hal ini tentunya membantu menyediakan listrik untuk rumah tangga dan kegiatan perekonomian di Indonesia khususnya bagian Barat, Tengah dan Timur yang diluar pulau Jawa yang kebanyakan juga menggunakan PLTD berbahan bakar minyak solar.

Salah satu kendala utama pengembangan energi panas bumi adalah harga pembelian listrik oleh PLN yang dianggap belum memenuhi nilai keekonomiannya. Penetapan Permen ESDM No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dimana harga listrik ditetapkan dengan mengacu pada BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat secara umum justru menurunkan harga pembelian listrik panas bumi yang sebelumnya ditetapkan menurut Permen ESDM No. 17 Tahun 2014. Akan tetapi untuk pengembangan PLTP di Indonesia Bagian Timur seperti di NTB, NTT dan Maluku, penerapan Permen ESDM No. 12 Tahun 2017 tersebut lebih menguntungkan karena BPP Pembangkitan di sistem daerah tersebut masih cukup tinggi. Untuk itu, PLTP nasional skala kecil sangat prospektif untuk diterapkan di Indonesia Bagian Timur.

Pengembangan industri PLTP nasional dapat diinisiasi oleh Pemerintah melalui pembentukan konsorsium industri dalam negeri yang beranggotakan berbagai industri dan lembaga litbang terkait yang secara khusus bertugas mendisain, membangun dan memanufaktur komponen-komponen PLTP. Melalui pola konsorsium ini diharapkan program Industri PLTP Dalam Negeri, termasuk tentang dukungan pendanaannya dan pasarnya, dapat lebih terarah dan terintegrasi dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pegendaliannya. Dalam pelaksanaannya, Konsorsium Industri Nasional ini akan didukung penuh oleh Konsorsium Riset Nasional yang dibentuk oleh lembaga litbang Pemerintah dan universitas di bawah koordinasi Kementerian Ristekdikti. Seluruh kebutuhan teknis, engineering design, dll yang diperlukan oleh Konsorsium Industri Nasional akan dipenuhi oleh Konsorsium Riset Nasional, mulai dari pengembangan hulu sampai dengan hilir. Pembentukan konsorsium dan implementasinya ini diharapkan akan mampu mempercepat pengembangan industri energi panas bumi oleh SDM dan industri dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Untuk itu, BPPT bersama konsorsium riset panas bumi berupaya berikan kontribusi dengan melakukan riset, design, engineering, inovasi dan mengoperasikan PLTP skala kecil dibawah 5 MW dengan TKDN yang maksimal. Rintisan kegiatan ini dilakukan melalui dua pendekatan teknologi yakni flash condensing dan binary cycle yang disesuaikan dengan karakteristik uap geothermal yang ada. PLTP 3 MW yang sedang diluncurkan di Kamojang ini adalah perwujudan dari upaya riset teknologi tipe flash condensing.

Dari sisi bisnis, bila PLTP skala kecil ini berhasil melampaui tahap pengujian lapangan, durabilitas dan kehandalan, maka hasilnya akan siap untuk dilakukan proses hilirisasi. Adapun potensi yang diharapkan adalah mampu mensubtitusi 300 PLTD dengan masing masing berukuran 3 MW di Indonesia bagian timur. Apabila peralatan pembangkit ini dipatok pada kisaran Rp 70 milyar, maka nilai investasi tersebut adalah setara dengan biaya pembangkitan komponen investasi sekitar Rp 380/kWh (2.80 cents/kWh). Dengan nilai tersebut akan ada potensi pasar sebesar 21 trilyun rupiah berupa order peralatan mekanik seperti turbin, generator, condenser, engineering services dan peralatan balance of plant lain.nya. Hal ini akan menghidupkan industri ketenagalistrikan lokal dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pasar masih terbuka lebar bagi pemain baru karena pemasok peralatan PLTP skala kecil ini masih belum banyak dan perusahaan multi nasional selama ini berkonsentrasi pada PLTP skala besar.

Namun demikian upaya di bidang design pembangkit PLTP ini tidak akan signifikan menurunkan total harga jual listrik dari proyek panas bumi, apabila tidak dibarengi dengan upaya eksplorasi besar besaran dan pengkajian sumber daya panas bumi. Untuk itu, peran konsorsium nasional PLTP diperlukan guna menekan capital cost agar lebih bersaing dengan pembangkit thermal lainnya, mengurangi resiko di bidang eksplorasi dan eksploitasi panas bumi serta mampu mewujudkan PLTP skala kecil merah putih (pltp).