Transportasi merupakan kebutuhan vital bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Terbatasnya sarana jalan dan prasarana kendaraan serta kemampuan ekonomi masyarakat, menumbuhkan minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor Nasional pada tahun 2016 sebanyak 5.931.285 unit sedangkan pada tahun 2017 penjualan sepeda motor mencapai 5.886.103 unit.  

Dengan jumlah sepeda motor sebanyak itu, maka anggaran yang dikeluarkan Pemerintah terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan bertambah besar, belum lagi gangguan lingkungan, terutama polusi udara dan suara, sehingga beberapa produsen menawarkan alternatif sepeda motor listrik.

Sepeda motor listrik adalah kendaraan sepeda yang digerakkan oleh motor listrik dan akumulator. Sepeda motor listrik muncul seiring dengan mencuatnya masalah pemanasan global dan kelangkaan BBM, sehingga produsen kendaraan berlomba-lomba menciptakan kendaraan tanpa bahan bakar minyak. Di Indonesia saat ini telah tersedia beberapa merk motor listrik yang dijual dengan kisaran harga 15-20 juta, seperti Viar dan Gesits.

Pemanfaatan teknologi energi surya di Indonesia saat ini kian marak. Hingga tahun 2018, pemanfaatan energi surya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tercatat sebesar 94,42 MWp. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), menargetkan penggunaan energi surya di Indonesia adalah hingga 1047 MegaWattpeak (MWp) sampai dengan tahun 2025.

Untuk menjamin kualitas PLTS yang terpasang di Indonesia, perlu dilakukan pengujian terhadap komponen sistem PLTS, utamanya adalah modul surya fotovoltaik (PV). Pengujian modul PV ini sudah merupakan kewajiban standar di pasar internasional. Namun,  belum tersedianya laboratorium pengujian tersebut di Indonesia, menjadi tantangan bagi produsen modul PV nasional. Dari sejumlah produsen modul surya di Indonesia baru dua pabrikan yang produknya sudah mendapat sertifikat IEC 61215.

Balai Besar Teknologi konversi Energi (B2TKE)-BPPT mengambil peran penting dalam hal ini. Fasilitas laboratorium pengujian modul PV merujuk pada standar SNI IEC 61215:2016 mulai dibangun tahun ini, dan direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2019.   Tujuan utama dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas infrastruktur Laboratorium Pengujian  Komponen dan Sistem  Fotovotaik (LPKSF)  B2TKE-BPPT  (d/h  B2TE) dengan penambahan ruang lingkup pengujian kualitas modul surya (PV) yang merujuk pada SNI/IEC 61215:2016.   

Jakarta (30/8) – Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Unggul Priyanto didampingi Deputi Kepala BPPT Bidang TIEM, Eniya Listiani Dewi tandatangani Nota Kesepakatan dengan Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (TESS), Jepang.

Nota Kesepakatan ini sebagai langkah awal riset bersama terkait Pengkajian dan Demonstrasi Proyek Pengembangan Sistem Energi Hidrogen Autonomous (H₂One™) untuk Sistem Off Grid dan Koneksi Jaringan Microgrid.

“Melalui penandatanganan MoU dengan Toshiba Jepang ini, kita berupaya Joint Research H₂One, sebuah teknologi kombinasi batere dan Fuel cell untuk pembangkit listrik bertenaga energi baru terbarukan,” papar Unggul. Unggul menambahkan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan termasuk sumber energi surya yang berlimpah dengan intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 4.8 kWh/m² per hari di seluruh wilayah Indonesia.